JAKARTA -- Pelaksanaan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebanyak 70 undang-undang dinilai masih jauh dari harapan. Direktur Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Ronald Rofiandri menilai semestinya waktu penyusunan Prolegnas perlu digeser supaya perencanaannya matang.

PSHK mencatat total undang-undang yang dihasilkan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah, terhitung mulai masa sidang III-IV tahun sidang 2010-2011, adal