JAKARTA — Delapan lembaga nonpemerintah yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan mendesak pemerintah segera membentuk panitia seleksi pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi.

Juru bicara Koalisi, Jamil Mubarok, mengatakan, jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, proses perekrutan pemimpin KPK memerlukan waktu sekitar tujuh bulan. Tapi, hingga kini, pemerintah belum membentuk panitia seleksi. Padahal masa jabatan