JAKARTA -- Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan setuju mengevaluasi sistem perencanaan dan pertanggungjawaban kunjungan ke luar negeri. Dewan harus mendapat kepastian bisa bertemu dengan pejabat di negara yang dikunjungi dan mendapat nilai tambah dari kunjungan tersebut.

"Jangan pergi kalau memang pejabatnya tidak ada," kata Maruarar Sirait, anggota Komisi Keuangan DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, di Jakarta kemarin. Dia menegaskan, D