JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. menyatakan lembaganya tak berwenang menanggapi pengalihan wewenang penanganan sengketa pemilihan kepala daerah dari lembaganya ke pengadilan tinggi. Namun, secara pribadi, ia menyatakan paham dan menerima alasan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang mengusulkan hal itu dalam draf Rancangan Undang-Undang Pemilukada yang disusun Kementerian Dalam Negeri.

"Saya hanya berharap agar lembaga mana pun yang