JAKARTA Pemerintah pusat akan mengkaji usulan status pejabat negara bagi anggota dewan perwakilan rakyat daerah, termasuk dampaknya bagi keuangan negara. Menurut Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan, perubahan status itu akan menambah beban keuangan negara. "Beban keuangannya dahsyat," kata Djohermansyah dalam diskusi dengan wartawan kemarin.

Bila DPRD berstatus pejabat negara, menurut Djohermansyah, anggar