JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengawasi program perencanaan penerbitan nomor induk kependudukan (NIK) nasional, yang dilaksanakan bersamaan dengan proyek KTP elektronik pada bulan depan.

"Untuk mencegah korupsi dalam pengadaannya, saya minta bantuan KPK," kata Gamawan saat ditemui di gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Gamawan mengatakan proyek yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23