Jakarta -- Syarat untuk mengusulkan hak menyatakan pendapat, termasuk untuk memakzulkan presiden dan wakil presiden, dipermudah setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah.

"Mahkamah mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md., membac