Jakarta- Para anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat, yang mengurusi masalah penyelenggaraan haji, sepakat tak menggunakan fasilitas dari Kementerian Agama dalam pelaksanaan pengawasan haji tahun ini.

"Kami melarang fasilitas dari Kementerian Agama karena hal itu bagian dari gratifikasi," kata Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding di gedung MPR/DPR, Jakarta, kemarin. Larangan ini hasil rapat Komisi yang memutuskan sejumlah aturan ketat untuk