Jakarta -- Usulan agar Kejaksaan Agung mengeluarkan deponering terhadap kasus dua pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah, terganjal status Jaksa Agung. Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Aziz Syamsudin mengatakan pelaksana tugas Jaksa Agung, Darmono, tak bisa mengambil keputusan strategis, termasuk deponering.

Aziz mengaku mendengar Darmono berencana melakukan deponering terhadap kasus tersebut.