SEMARANG--Komisi Informasi Pusat (KIP) mengaku menerima keluhan masyarakat soal minimnya akses publik terhadap informasi anggaran. Selain itu, informasi dokumen perjanjian antara badan publik dan pihak lain sulit diketahui.

Anggota KIP, Amiruddin, mengatakan keluhan ini diketahui dari pengaduan sengketa yang masuk ke Komisi Informasi. Sejak berdiri pada 30 April lalu, Komisi Informasi sudah menerima 22 aduan. "Yang mengajukan mayoritas dari kelomp