JAKARTA -- Ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (PNP2TKI) Mohammad Jumhur Hidayat mendesak pemerintah agar bersikap tegas dalam perjanjian kerja sama dengan Malaysia. Sikap itu terutama menyangkut penentuan upah minimum. "Ini ada kesalahan pengertian, jangan berharap Malaysia menerapkan upah minimum. Dalam perundangan, mereka tidak akan mengenal hal itu,"katanya.

Dia mengusulkan, cara yang bisa ditempuh antara lain