JAKARTA--Sebanyak 1.097 pejabat badan usaha milik negara belum melaporkan harta dan kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Data itu terungkap dalam rapat koordinasi antara KPK dan Kementerian BUMN di Jakarta kemarin.

Sebelum berangkat menuju kantor Kementerian BUMN, Wakil Ketua KPK Haryono Umar mengatakan akan mempertanyakan sanksi bagi pejabat BUMN yang membandel itu. "Berani tidak mencopot mereka yang belum lapor?" kata Haryono setelah