JAKARTA -- Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva mendesak pemerintah dan parlemen segera menyusun Undang-Undang Pemakzulan untuk Presiden dan Wakil Presiden. Sebab, hingga kini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah itu secara khusus.

Jika beleid itu tak kunjung terbentuk, Hamdan khawatir bakal muncul konflik saat wacana pemakzulan menguat, seperti terjadi perdebatan politik yang sebenarnya tidak perlu. "Saya rekomendasikan segera b