Jakarta -- Pemberlakuan sistem Electronic Road Pricing (ERP) untuk membatasi jumlah kendaraan di jalur-jalur bisnis Jakarta dinilai bukan prioritas saat ini. Sistem itu sebaiknya diberlakukan setelah jumlah dan kualitas angkutan umum massal sudah ideal.

"Jangan ERP dulu, fasilitas penggantinya tak ada," kata anggota Komisi Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Mohamad Sanusi, di kantornya kemarin. "Nanti saya tak pakai kendaraan tap