JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah Indonesia mengakui pelaksanaan otonomi khusus di Papua dan Aceh belum optimal. "Banyak ketentuan undang-undang yang belum dilaksanakan secara optimal," kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso dalam rapat kerja dengan pemerintah di gedung DPR kemarin.

Rapat kerja tim pemantau otonomi khusus Papua dan Aceh ini dihadiri Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Dalam