JAKARTA - Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang evaluasi pemekaran (pemisahan) wilayah menuai reaksi dari Komisi Pemerintahan Dalam Negeri di Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka bahkan mempertanyakan akurasi data yang disampaikan Presiden, yang menyatakan bahwa 80 persen daerah hasil pemekaran kurang berhasil.

"Kami mau klarifikasi, dari mana data yang dimiliki Presiden?" kata Wakil Ketua Komisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Teguh J