JAKARTA - Ketua Badan Pengurus Masyarakat Transparansi Indonesia Hamid Chalid menilai usulan dana aspirasi yang diusung Partai Golkar untuk pembangunan di daerah pemilihan merupakan upaya korupsi dengan menggunakan jalan legal. Hamid mengatakan dana aspirasi tidak hanya menimbulkan penyimpangan pada anggaran, tapi juga penyimpangan pada tata negara dan mekanisme kerja politik.

"(Mereka) coba gunakan jalan legal untuk rampok uang negara," kata Hamid