JAKARTA-Kalangan pegiat antikorupsi mengatakan, perubahan struktur dan kewenangan partai-partai pendukung pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dalam Sekretariat Gabungan Partai Koalisi bisa menghambat upaya pemberantasan korupsi.

"Kalau Sekretariat Gabungan dipakai untuk penuntasan kasus korupsi, itu bagus sekali. Tapi kelihatannya condong untuk menutup kasus korupsi," kata Direktur Pusat Kajian Anti-Korupsi Universitas Gadjah Mada, Zaenal Arifin Mo