Jakarta -- Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga mendesak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendukung disahkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Kementerian juga diminta tidak membentuk opini negatif atas rancangan undang-undang tersebut.

"Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkewajiban mempromosikan, memenuhi, dan melindungi pekerja rumah tangga sebagai warga negara," kata Koordinator Jaringan N