JAKARTA - Bentrokan massal antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan masyarakat di Koja, Jakarta Utara, memicu desakan dari berbagai kalangan agar satuan di bawah pemerintah daerah ini dievaluasi atau dibubarkan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, misalnya, meminta pemerintah daerah mengembalikan institusi ini kepada fungsi awalnya.

"Fungsi awalnya menjaga kantor pemerintah dan kepala daerah," ujar Wakil Ketua Komnas HAM Nur Kholis di gedung