JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah lebih serius menghadapi pemberlakuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), April tahun ini. "Kita akan mempertanyakan masalah ini jika bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Informatika," kata anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Al-Muzammil Yusuf, kemarin.

Kesiapan pelaksanaan undang-undang ini dipertanyakan karena banyak lembaga pemerintah, juga lembaga negara, hingga kini dianggap b