JAKARTA-Komisi Pendidikan dan Olahraga Dewan Perwakilan Rakyat akan kembali mengajukan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. Pengajuan ini menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan pada 31 Maret lalu.

Menurut Rully Chairul Azwar, Wakil Ketua Komisi Pendidikan dan Olahraga DPR, pengajuan undang-undang baru ini merupakan inisiatif DPR. "Nama undang-undangnya tetap sama