JAKARTA -- Setelah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyadapan, kini Kementerian Komunikasi dan Informatika kembali mengundang kontroversi dengan melansir Rancangan Peraturan tentang Konten Multimedia. Draf rancangan itu dinilai tidak jelas mengatur hal-hal yang dilarang. Ini dianggap berbahaya karena berpotensi menimbulkan multitafsir dan bisa diterapkan secara sewenang-wenang.

"Ketidakjelasan batas-batas yang ada dikhawatirkan akan mengekan