JAKARTA - Pemerintah meminta masukan dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dalam membuat aturan bisnis bagi pejabat. Staf khusus Wakil Presiden, Yopie Hidayat, mengatakan Wakil Presiden Boediono menganggap penting aturan bisnis pejabat karena sebagian pejabat dan anggota Dewan merupakan pebisnis.

"Agar saat mengeluarkan kebijakan tidak ada benturan kepentingan bisnis dan publik," kata Yopie setelah bertemu dengan Wakil Presiden Boediono