JAKARTA -- Sejumlah lembaga penggiat gerakan antikorupsi mengkritik pengadaan komputer dan printer bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Lembaga Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran mendesak Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit pengadaan peranti itu. "Kami curiga harganya tak sebesar itu," kata Koordinator Politik Fitra, Arif Nur Alam, saat dihubungi kemarin.

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat memberikan fasilitas komputer seharga Rp 1