JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi mengirimkan surat masukan perihal Rancangan Peraturan Pemerintah soal Intersepsi atau Penyadapan. Menurut juru bicara KPK, Johan Budi S.P., surat tersebut berisi delapan poin usulan berkaitan dengan mekanisme penyadapan yang telah disampaikan pada Jumat pekan lalu.

Surat tersebut, Johan melanjutkan, akan disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar disertai tembusan dari Menteri Komu