JAKARTA - Lembaga pemerhati pemilihan umum, Komite Pemilih Indonesia, menilai legalitas Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah terancam. Pasalnya, kata Koordinator Nasional Komite Pemilih Jeirry Sumampow, pembentukan Panitia Pengawas tak sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-undang, kata Jeirry, mewajibkan Panitia Pengawas dipilih oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui uji kelayakan dan ke