JAKARTA - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan keputusan pembentukan pengadilan hak asasi manusia (HAM) ad hoc untuk kasus penghilangan orang secara paksa pada 1997-1998. Desakan ini berkaitan dengan keluarnya rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat dalam sidang paripurna pada 28 September lalu. "Membentuk pengadilan HAM ad hoc dan memenuhi hak-hak korban merupakan keputusan politik yang