DPR Rekomendasikan Pengadilan HAM Ad Hoc

Yang juga perlu diwaspadai adalah proses penyidikan dan peradilannya.

Selasa, 29 September 2009

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat merekomendasikan agar Presiden segera membentuk pengadilan HAM ad hoc untuk mengungkap tragedi penculikan dan pembunuhan sejumlah aktivis pada periode 1997-1998. "Supaya kasus orang hilang bisa segera diketahui kejelasannya," kata Ketua Panitia Khusus Penghilangan Orang Secara Paksa DPR, Effendi Simbolon, dalam sidang paripurna DPR kemarin.

Sejumlah aktivis dan warga dilaporkan hilang karena diculik selama periode 1

...

Berita Lainnya