JAKARTA - Lembaga pemerhati anggaran, Indonesia Budget Center, menilai anggaran pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah rawan duplikasi.

Koordinator divisi hukum dan politik anggaran lembaga ini, Roy Salam, mengatakan potensi ganda disebabkan oleh biaya pelantikan berada di pos Komisi Pemilihan Umum serta Sekretariat Jenderal DPR dan DPD. "Seharusnya anggaran cukup di Komisi Pemilihan karena pelantikan merupakan taha