Jakarta -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat berjanji Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan disahkan pada akhir September. Pimpinan DPR meminta pemerintah berkomitmen dan bekerja sama merampungkan pembahasan rancangan undang-undang itu.

"Kalau dilakoni dengan sungguh-sungguh, paling lambat 29 atau 30 September bisa disahkan. Kami harap pemerintah mau seperti itu," kata Ketua DPR Agung Laksono di sela buka bersama di rumah pribad