Jakarta - Pemerintah dinilai menempatkan isu pertanian sebagai prioritas belakang. Ini ditunjukkan dari banyaknya kebijakan pemerintah yang tak menguntungkan sektor pertanian. Hal ini disampaikan oleh Didik J. Rahbini, Ketua Majelis Wali Amanah Institut Pertanian Bogor (IPB), dalam diskusi di kantor Tempo, Jumat pekan lalu.

Beberapa kebijakan itu, antara lain, tak dihentikannya konversi lahan yang menyebabkan sekitar 100 hektare lahan pertanian di