JAKARTA -- Sejumlah lembaga swadaya masyarakat pemerhati korupsi meminta Komisi Pemilihan Umum memperketat pedoman pelaporan dana kampanye dalam pemilihan presiden. Tujuannya agar lebih baik dibandingkan dengan pedoman pelaporan dana kampanye pemilihan legislator.

"Kalau tak ada perbaikan, buruknya kualitas laporan dana kampanye partai politik akan terulang," kata Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ibrahim Fahmi Bado