JAKARTA - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Gayus Lumbuun, mendesak Mahkamah Agung mengusulkan kepada pembuat undang-undang agar menggunakan hak inisiatifnya menyikapi pasal yang tidak relevan. "Surat ditujukan kepada pemerintah atau DPR untuk merevisi atau membatalkan," kata dia kepada Tempo kemarin.

Namun, ia mengingatkan bahwa Mahkamah tidak bisa berbuat sepihak dengan mengeluarkan surat edaran agar hakim tidak menggunakan pasal yang