ONGKOS HAJI
Pemerintah Diminta Transparan

Komite Independen menilai kenaikan ongkos haji itu tidak wajar.

Sabtu, 30 Mei 2009

JAKARTA - Pemerintah diminta membuka kepada publik asumsi perhitungan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) atau ongkos haji. Sebab, jemaah hajilah yang akan terbebani biaya tersebut.

Koordinator Divisi Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch Ade Irawan mengatakan masyarakat harus mengetahui perhitungan ongkos haji. "Kalau biaya haji mahal, masyarakat harus tahu mengapa bisa mahal," kata Ade kemarin.

Rapat Panitia Kerja BPIH Dewan Perwakilan R

...

Berita Lainnya