Jakarta - PDI Perjuangan setuju ada aturan tegas mengenai bisnis pejabat negara dan keluarganya, terutama yang terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. "Pejabat berbisnis boleh, tapi harus fair," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo kemarin.

Tjahjo mengingatkan, usaha milik pejabat negara tidak perlu dimatikan karena itu merupakan hak asasi. "Orang tuanya, anak, saudara, maupun istrinya juga punya hak," kata dia.