JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mempersoalkan cara Komisi Pemilihan Umum menetapkan kursi hasil pemilihan umum legislatif. Hasil penghitungan kursi oleh partai tersebut berbeda dengan penetapan kursi oleh Komisi Pemilihan.

"Penghitungan kami sesuai dengan Undang-Undang (Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Legislatif) dan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 15 Tahun 2009," kata Arif Wibowo,