JAKARTA-Koalisi Pemantau Peradilan menilai jadwal pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hanya kamuflase Dewan Perwakilan Rakyat dalam memenuhi permintaan masyarakat. Sebab, menurut koalisi yang terdiri atas beberapa lembaga swadaya masyarakat itu, hingga saat ini pembahasan rancangan pembentukan pengadilan khusus antikorupsi itu tidak termasuk prioritas legislasi pada masa sidang keempat DPR tahun 2008/2009.

"Dari jadwa