JAKARTA -- Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lili Romli, mengatakan partai politik harus transparan membuka kontrak politik dalam membangun koalisi permanen kepada publik. Tujuannya menghindarkan ciri bagi-bagi kekuasaan dan pragmatisme. "Idealnya memang kontrak politik dibuat secara transparan," kata Lili di gedung DPD kemarin.

Lili menjelaskan, koalisi pada Pemilihan Umum 2004 lebih mengedepankan pembagian kekuasaan. Koalisi pra