JAKARTA-Jaksa Agung Hendarman Supandji meminta penyelesaian pidana pemilihan umum dilakukan dengan cepat. Menurut dia, berkas perkara tak perlu bolak-balik dari kepolisian ke kejaksaan dan sebaliknya. "Berkas harus P-21 (lengkap) dalam waktu 14 hari," kata Hendarman di Jakarta kemarin. Menurut dia, penyelesaian perkara pidana pemilihan tak sesulit penyelesaian kasus korupsi maupun teroris.

Kepala Kepolisian RI Jenderal Bambang Hendarso Danuri juga