JAKARTA -- Perubahan daftar pemilih tetap berisiko mengganggu proses pengadaan logistik pemilihan umum. Perubahan daftar pemilihan berpotensi mengubah jumlah logistik kebutuhan Komisi Pemilihan Umum. "Saya tidak setuju revisi daftar pemilih," kata Dalail, Kepala Biro Logistik KPU, di Jakarta kemarin.

Komisi Pemilihan berencana merevisi daftar pemilih tetap yang telah ditetapkan pada 24 November. Rencana ini akan dimasukkan dalam peraturan pemerintah