JAKARTA - Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menganggarkan dana Rp 10 miliar untuk mengoperasikan Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum). Anggaran ini setelah PT Sarana Rekatama Dinamika-penyedia jasa aplikasi Sisminbakum-berhenti beroperasi. "Anggarannya sudah ada. Diambil dari anggaran negara, bukan dari duit yang disita kejaksaan," kata Ketua Tim Restrukturisasi Sisminbakum, Freddy Harris, di ruang kerjanya kemarin.

Uang tersebut, kata