Jakarta -- Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch Ade Irawan menyatakan Aliansi Rakyat Tolak Badan Hukum Pendidikan akan segera mengajukan keberatan terkait dengan disahkannya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. "Pekan depan pembahasan undang-undang dijadwalkan sudah selesai dan akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi," kata Ade kepada Tempo kemarin.

Sebelumnya, Ade melanjutkan, Aliansi Rakyat hanya berencana menola