Jakarta -- Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan meminta Presiden mengevaluasi kebijakan Departemen Kelautan dan Perikanan karena melegalkan penggunaan alat tangkap pukat hela (trawl).

Penggunaan pukat hela dilegalkan di perairan Kalimantan Timur bagian utara berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2008. "Pemberlakuan keputusan menteri ini menunjukkan ketidakpekaan Departemen Kelautan terhadap kondisi perikanan nasiona