JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, bisnis keluarga pejabat negara yang berada di wilayah anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran daerah rawan tindak pidana korupsi. Bisnis pejabat ini satu dari delapan kegiatan rawan korupsi yang diidentifikasi Presiden.

"Siapa pun mempunyai hak memiliki usaha, tapi harus dicegah (dari) tindakan penyalahgunaan wewenang," kata Presiden saat menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Se