KPK Desak RUU Pengadilan Pidana Korupsi Disahkan

Ada upaya mengubah komposisi hakim.

Rabu, 10 Desember 2008

JAKARTA-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi M. Jasin mendesak Dewan Perwakilan Rakyat segera mengesahkan draf Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Ia khawatir pengesahan akan tertunda mengingat tahun depan semua akan disibukkan dengan agenda pemilihan umum. "Secara kelembagaan, tentu menginginkan segera disahkan karena merupakan criminal justice system," kata Jasin di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, kemarin.

Mahkamah

...

Berita Lainnya