JAKARTA -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono menilai surat keputusan bersama empat menteri dapat mengganggu stabilitas nasional. Karena itu, Agung meminta pemerintah mencabut keputusan tentang pembatasan kenaikan upah pekerja yang tak boleh melebihi pertumbuhan ekonomi nasional itu. "Sebaiknya SKB itu dicabut," kata dia seusai rapat konsultasi pimpinan Dewan, pimpinan fraksi, Komisi Pertanian DPR, dan Komisi Tenaga Kerja DPR di gedung MPR