JAKARTA -- Pemerintah diminta segera menerbitkan peraturan pemerintah tentang pornografi dan memasyarakatkan aturan tersebut, termasuk ke Papua dan Bali. Tujuannya supaya masyarakat tak salah memahami aturan tersebut. "Agar tidak terjadi ekses-ekses negatif," kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono di Jakarta kemarin.

Agung kemarin menerima perwakilan masyarakat Papua Barat, yang menolak Undang-Undang Pornografi. Menurut Ketua DPRD Papua B