JAKARTA -- Meski draf telah diubah oleh Departemen Pertahanan, lima fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat tetap menolak draf baru Undang-Undang Rahasia Negara. Dewan menilai rancangan masih belum selaras dengan Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik.

"Saya rasa lebih baik dihentikan saja. Lagi pula Undang-Undang KIP kan belum dilaksanakan, kita tunggu saja pelaksanaannya dan apa perkembangannya," kata anggota Komisi Pertahanan DPR, Abdillah Toha, dal