JAKARTA -- Pemerintah, yang diwakili Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Departemen Pertahanan, akan bertemu dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pertemuan yang dijadwalkan lusa itu dimaksudkan untuk memecah kebuntuan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Peradilan Militer.

"Kami berencana mengundang ahli hukum militer untuk diminta pendapatnya," ujar Direktur Harmonisasi Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Wicipto Seti